Home / berita umum / Tuntutan Di Tolak Pemkot Surabaya

Tuntutan Di Tolak Pemkot Surabaya

Tuntutan Di Tolak Pemkot Surabaya  РTuntutan beberapa kelompok masyarakat eks Jarak-Dolly ke Pemkot Surabaya sejumlah Rp 270 M tak diolah Pengadilan Negeri (PN). Hakim menilainya tuntutan tidak penuhi prasyarat. Harusnya masuk Pengadilan Tata Upaya Negeri (PTUN), bukan PN.

Tuntutan sendiri tak dapat di ajukan ke PTUN karena terkendala periode waktu. Karena, tak bisa lebih dari 90 hari mulai sejak kebijakan diedarkan.

Masyarakat eks Jarak-Dolly menuntut kebijakan Wali Kota Risma sehubungan penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak 2014 yang lalu. Masyarakat mengakui mulai sejak ditutup, denyut perekonomian terjatuh. Sebetulnya negara punya keharusan untuk penuhi hak-hak masyarakat terdampak penutupan.

Hakim Ketua Dwi Winarko akan memutus tak terima tuntutan masyarakat Jarak-Dolly. Tidak cuma itu saja, ada syarat-syarat lainnya dalam Kitab Hukum Acara Perdata masalah 53 ayat 1 yang tidak tercukupi.

” Harusnya ini masuk ke PTUN, karena sehubungan perseteruan masyarakat serta pemerintah daerah, ” imbuhnya.

Hakim akan memutus kalau tuntutan ini tidak penuhi prasyarat. Karena tak resmi serta tidak bisa di terima. ” Tuntutan ini tak resmi serta tak perlu diperhitungkan lagi. Untuk cost masalah dapat dibayar oleh pengugat, ” pungkasnya.

Pengacara masyarakat Jarak-Dolly, Naen Suryono menilainya putusan atau pertimbangan hakim tak logis. Naen beralasan korban penutupan Lokalisasi Dolly belumlah memperoleh hak-haknya.

” Pertimbangan hakim itu tidak pas dengan ketentuan. Karena yang namanya tuntutan yang di ajukan di PTUN, tuntutan itu mesti ada periode waktu. Didalam UU PTUN masalah 90 menuturkan undang-undang itu menerbitkan mulai saat diketahuinya oleh petinggi TUN. Dalam hal semacam ini wali kota. Disana mesti dihitung 90 hari. Jika dihitung 90 hari, jelas itu mustahil, ” tegasnya.

Karena kebijakan itu di keluarkan tahun 2014, jelas Naen Suryono, karena itu jelas tidak pas dengan perihal waktu. ” Pertimbangan majelis hakim itu tak benar, ” tangkisnya.

Masalah kriteria class action, jadi dia, udah penuhi prasyarat. Tuntutan class action ini merupakan masyarakat Jarak-Dolly yang terdampak. Oleh karena ada kebijakan yang di keluarkan wali kota harusnya majelis hakim mendalami hak ekonomi yang udah di keluarkan pemerintah.

Sesaat kuasa hukum Pemkot Surabaya, Fajar Fanani mengakui ketentuan hakim udah pas. Karena tuntutan penggugat tak penuhi Ketentuan Mahkamah Agung tahun 2002 perihal class action.

” Sesaat kita laporkan dahulu pada pimpinan dulu, ” kata Fajar Fanani. Walau selanjutnya ada tuntutan kembali, pihak pemkot siap melawannya. ” Kita siap dapat kita hadapi seperti biasa, ” tegas Fajar Fanani.

Atas putusan hakim, masyarakat asli Jarak-Dolly yang udah miliki upaya sendiri sujud sukur. Mereka mengakui sampai kini udah ikuti kursus yang dikasihkan Pemkot Surabaya.

Atas ketekunan ikuti kursus, masyarakat yang awalnya menampik penutupan lokalisasi pada akhirnya memilik upaya sendiri. Salah satunya entrepreneur tempe, pembuat sandal hotel se Surabaya, membuat syrup, buka workshop batik, samiler dan seterusnya.

” Yang menuntut bukan masyarakat asli Dolly-Jarak. Mereka orang luar, coba lihat KTP-nya. Kami udah miliki upaya sendiri. Jika lokalisasi di buka, hari esok anak-anak kami bagaimana. Mereka dapat malu serta kurang percaya diri di muka kawan serta warga, ” kata Atik Tri Ningsih, pimpinan Grup Upaya Bersama dengan (KUB) Dapat Jaya di Dolly.

About admin