Home / berita umum / Pramono Ingin Wujudkan Pemerintahan Yang Bersih

Pramono Ingin Wujudkan Pemerintahan Yang Bersih

Pramono Ingin Wujudkan Pemerintahan Yang Bersih – Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi menyatakan pihaknya gak sempat diancam KPK untuk mengharap Bawaslu tunda eksekusi diloloskannya beberapa bekas narapidana masalah korupsi berubah menjadi calon anggota legislatif. Pramono menyebutkan KPK malah memberi dukungan KPU wujudkan pemerintahan yg bersih.

” KPU gak rasakan, ditambah lagi memperoleh ancaman dari pihak mana saja ditambah lagi dari KPK. KPK sepakat dengan penataan KPU yg melarang penyalonan bekas napi koruptor karena KPU serta KPK punyai semangat yg sama dalam menggerakkan terwujudnya pemerintahan yg bersih serta bebas dari KKN yg proses hulunya yaitu penyalonan dalam pemilu kesempatan ini, ” kata Pramono, Senin (3/9/2018) malam.

Pramono menilainya penundaan eksekusi putusan Bawaslu butuh dikerjakan. Lebih, KPK sukses menyingkap masalah perkiraan suap massal anggota DPRD Malang, Jawa Timur.

” Masalah (DPRD) Malang ini kian menyatakan jika penataan bab bekas napi koruptor itu sangatlah sama. Beberapa keadaan seperti di Malang ini mesti dibenahi, serta pembenahan itu mesti dari hulunya yaitu proses dari penyalonan dalam Pemilu 2019 ini, ” jelas Pramono.

Selain itu, Komisioner KPU Ilham Saputra menjelaskan ketentuan KPU mengharap Bawaslu tunda eksekusi diloloskannya beberapa eks napi korupsi berubah menjadi calon legislatif karena gak sesuai sama Ketentuan KPU (PKPU). Keinginan penundaan itu adalah hasil rapat pleno KPU.

” Tiada ancaman apa pun (dari KPK). Perbuatan itu menurut hasil pleno kami. Kami memandang putusan Bawaslu yg menafikan PKPU Nomer 20 dalam putusan Bawaslu propinsi yaitu tdk pas hingga kami perintahkan KPU Propinsi, Kab/Kota untuk tunda putusan Bawaslu itu, ” ujar Ilham.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah awal mulanya menyangka KPU memperoleh dorongan serta ancaman dari KPK. Menurut Fahri, mulai sejak awal KPU udah salah kaprah dengan mengambil keputusan PKPU yg melarang eks narapidana korupsi berubah menjadi calon legislatif.

” Bagaimana triknya kita ngomong sama orang itu ya, tdk ada namanya calon legislatif koruptor itu tidak ada. Menjadi kita mesti menertibkan kosakata kita dahulu. Calon legislatif koruptor itu tidak ada, koruptor itu narapidana. Kalaupun udah usai menjadi napi, predikatnya udah tidak ada lagi, ” jelas Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/9).

About admin