Home / indonesia / Pemerintah pertimbang harga Freeport

Pemerintah pertimbang harga Freeport

Untuk menilai saham besar seperti Freeport, pihak pemerintah Indonesia harus devistasi saham mempertimbangkan dengan sangat hati-hati. Untuk pihak Indonesia sendiri harus membayar sebesar 10,64 persen atas kepemilikan saham besar itu yang sekarang ini masih dikelola oleh pihak Amerika Serikat, dan hal itupun akan menjadi salah satu alas an krusial bagi pihak yang bersangkutan.

Memiliki saham besar itu menjadi satu pacuan Negara ini untuk mengembangkan pembangunan Ekonomi di Papua. Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) yaitu Sofyan Djalil yang menjadi ketua Tim Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam akan bekerja sama dengan Kementerian Badaan Usaha Milik Negara (BUMN).

Untuk menangani masalah besar seperti ini saya harus diskusikan dulu dengan Kementerian BUMN dahulu, sebab hal itu mendasari harga nominal yang sangat besar sekali, ungkap Sofyan yang ditemui saat masih di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian saat di Jakarta pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016. Semua ini mencakup dalam jumlah yang sangat besar, “saya harus diskusi dulu apabila ingin melakukan pembelian divestasi kepada saham Freeport, dan hal tersebut harus dibarengi dengan semua atau seluruh pemangkau yang berkepentingan.

Mantan Jenderal Minerba Kementerian ESDM yaitu Bambang Gatot Ariyono sudah mengajukan kepada Freeport , saya sudah mengirim surat kepada Menteri ESDM yaitu Sudirman Said yang sekarang ini memegang ketua ESDM pada hari Rabu kemarin. Kami pernah menawarkan saham dengan kewajiban PP 77 tahun 2014, mereka harus bernegosiasi dengan saham Freeport dan menawarkan saham sebesar 10,64 persen, tambahnya.

About admin