Kemenhub Terapkan Tarik Tarif Ojol Pada No 12 Tahun 2019

Kemenhub Terapkan Tarik Tarif Ojol Pada No 12 Tahun 2019 – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendadak menghentikan ide penurunan biaya jarak dekat (flag fall) ojek online (ojol) serta melarang disc. atau promosi biaya ojol.

Meskipun sebenarnya satu hari awal mulanya, kementerian dibawah komando Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi itu memaparkan ide penurunan biaya flag fall serta larangan disc..

Pada Selasa (11/6) lalu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengemukakan faksinya merencanakan turunkan biaya flag fall serta larangan disc. ojol. Hal tersebut dimaksud punya tujuan buat menjauhi ‘predatory pricing’ atau pemasangan biaya serendah-rendahnya buat menghalau kompetitor dalam usaha itu.

Tapi cuma berlalu 24 jam, Budi menyebutkan ide kebijaksanaan penurunan biaya paling murah ojol urung dikerjakan lantaran dapat lebih dahulu menanti hasil pelajari waktu penerapan ketentuan biaya sudah sah. Waktu ini, uji-coba biaya ojol masih dikerjakan sampai ada persetujuan di antara semuanya pemangku keperluan ojol kapan biaya diresmikan sah.

Ketentuan berkaitan biaya ojol tertuang dalam Ketetapan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomer KP 348 perihal Dasar Kalkulasi Ongkos Layanan Pemanfaatan Sepeda Motor yang Dipakai Buat Keperluan Orang yang Dikerjakan Dengan Penerapan yang mulai dikerjakan uji-coba per 1 Mei 2019 yang lalu.

“Aturan ini belum dikerjakan, baru uji-coba di lima kota,”

Kementerian urung mengimplementasikan larangan disc. biaya ojol, lantaran faksinya nyatanya gak punyai kekuasaan buat mengontrol soal itu. Kekuasaan mengontrol disc. biaya ada di ranah Komisi Pengawas Pertarungan Upaya (KPPU).

“Ketentuan itu (mula-mula) idenya di aturan kami. Akan tetapi sehabis diskusi dengan KPPU, disc. bukan ditata di ranah kami. Sesaat demikian, (kami) tak kan mengontrol (disc. ojol) lantaran nyatanya itu bukan ranah kami,” katanya.

Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan sayangkan sikap ragu-ragu Kemenhub. Dia memandang seharusnya Kemenhub terus menerus menetapkan biaya baru sesuai sama ketentuan awal dalam Kepmenhub 348 ialah sepanjang tiga bulan, tanpa ada memamerkan ide pergantian ditengah-tengah implementasi.

Setelah itu, Kemenhub dapat melakukan revisi penerapan biaya selesai lewat hasil survey sepanjang tiga bulan itu.

“Seharusnya lalui saja dahulu regulasinya yang ada saat ini, tak perlu merencanakan ganti ini itu, lantaran baru 1 bulan lebih belumlah ada dua bulan. Jadi belum dapat membuat ikhtisar yang pas tanpa ada basic yang kuat, lihat dahulu kelak baru perbaikan,”

Berkaitan disc., dia mengatakan perihal itu sebagai kekuasaan KPPU lantaran disc. murni bentuk kiat pemasaran dari aplikator. Karena itu, dia memandang kalau ada satu dari perusahaan aplikator yang menyebutkan keberatan atas promosi yang ditawarkan pesaingnya, harusnya melapor pada KPPU, bukan pada Kemenhub.

“Itu sebenarnya pertarungan di antara aplikator, di antara Grab serta Gojek. Kalaupun keberatan lapornya ke KPPU jangan sampai dorong-dorong Kemenhub,” katanya.

Walaupun demikian, dia mengakui dapat memahami sikap bingung Kemenhub. Karenanya ini sebagai pertama kali ketentuan ojol di Indonesia, bahkan juga di dunia. Karena itu, dia memandang lumrah dapat berlangsung situasi seperti waktu ini.

“Seharusnya problem kebijaksanaan biaya ojol pemerintah lumayan berhati-hati, lantaran jangan pernah ini menyebabkan kerusakan kemampuan pemerintah yang sebenarnya telah bagus membuat aturan buat keperluan orang pemakai ojol,” tuturnya.

Pengamat Transportasi Darmaningtyas memasukkan intrusi Kemenhub dalam industri ojol sudah usai dengan terbitnya Ketentuan Menteri Perhubungan Nomer 12 Tahun 2019 perihal Perlindungan Keselamatan Pemakai Sepeda Motor yang Dipakai buat Keperluan Orang. Terkecuali itu, adapula Ketetapan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomer KP 348 perihal Dasar Kalkulasi Ongkos Layanan Pemanfaatan Sepeda Motor yang Dipakai buat Keperluan Orang yang Dikerjakan dengan Penerapan.

Keharusan Kemenhub dalam industri ojol hanya terbatas pada mengontrol bagian keselamatan penumpang serta penataan biaya batas atas serta biaya batas bawah. Hal tersebut sudah termaktub dalam aturan.

Kecuali ke dua perihal itu, menurut dia jadi kekuasaan kementerian/instansi berkaitan. Dalam soal ini, dia setuju dengan saran Tigor kalau pengawasan disc. sebagai ranah KPPU dikarenakan murni pertarungan upaya.

“Domain Kemenhub dalam soal ojol itu cuma dalam perlindungan keselamatan untuk pemakainya untuk driver ataupun customer itu yang penting serta memastikan batas biaya, jadi detailnya itu sudah tidak masalah Kemenhub ,” katanya.

Selain itu, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno memperingatkan Kemenhub supaya bergerak sesuai sama pekerjaan inti serta kegunaannya (tupoksi) sesuai sama undang-undang yang berlaku. Tupoksi Kemenhub dalam industri ojol, menurutnya, yaitu keselamatan penumpang serta penataan biaya.

Selebihnya, lanjut Djoko, sebagai tanggung jawab kementerian serta instansi berkaitan yang lain. Tentu, dalam soal ini Kemenhub tak mestinya melaksanakan intrusi.

“Niatannya mungkin baik, akan tetapi mungkin lupa tupoksinya. Saat ini telah sadar bukan tupoksinya, meskipun sebenarnya dari mula telah kami peringatkan tak perlu diurusin,” tuturnya.

Berkaitan tupoksi, dia kembali memperingatkan Kemenhub buat konsentrasi pada penataan serta penambahan kwalitas angkutan umum massal. Dia memandang terdapat banyak sela pada penataan angkutan umum massal sebagai pekerjaan rumah untuk Kemenhub dibanding dengan masalah ojol yang notabene bukan jadi wewenangnya.

“Kemenhub konsentrasi saja pada angkutan umum, lantaran itu pekerjaan pemerintah serta itu telah jelas. Akan tetapi belum serius dijalankan Kemenhub,” jelasnya.