Kantor Digeledah KPK, Walkot Tasikmalaya Ditetapkan Sebagai Tersangka Suap

Kantor Digeledah KPK, Walkot Tasikmalaya Ditetapkan Sebagai Tersangka Suap – KPK memutuskan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman menjadi terduga. Ia diputuskan menjadi terduga dalam masalah yang tetap terkait dengan suap bekas petinggi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo.

” Ya, benar, ” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan kala diminta konfirmasi, Rabu (24/4/2019) .

Akan tetapi Basaria tidak menyampaikan terperinci masalah yang disangkakan pada Budi. Selanjutnya KPK bakalan memberikan keterangan terperinci kala pertemuan wartawan pada Jumat (26/4) .

Team KPK geledah ruangan kerja Wali Kota Tasikmalaya hampir 8 jam. Kala keluar dari Balai Kota Tasikmalaya, petugas KPK membawa beberapa koper serta boks plastik pada jam 18. 40 WIB.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menyebutkan tanda untuk bukti yang ditangkap ialah dokumen budget. Tanda untuk bukti dibawa buat proses penyelidikan setelah itu.

” Memang benar ada proses pencarian di kantor Wali Kota Tasik, dikerjakan barusan pagi serta siang. Team sita beberapa dokumen berkenaan bahasan budget, ” kata Febri terpisah.

Budi sempat dicheck menjadi saksi diolah penyelidikan masalah suap Yaya. Kala itu Budi mengatakan di tanya bab proposal APBD 2018.

” Biasa sajalah. Berkenaan terkait berikut ini, proposal. Iya, buat APBD 2018, ” kata Budi selesai dicheck KPK di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (14/8/2018) .

Budi sempat pula berubah menjadi saksi dalam persidangan Yaya. Kala itu Budi mengatakan tidak memberikan suap berkenaan saran budget.

Dalam tuntutan Yaya, Budi dimaksud memberikan duwit Rp 700 juta pada Yaya. Duwit itu selanjutnya dimaksud diberikan Yaya pada Wabendum PPP Puji Suhartono serta seseorang bernama Rifa Surya.

Saat ini Yaya udah divonis 6, 5 tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider 1 bulan kurungan. Yaya bisa dibuktikan bersalah berkongkalikong dengan eks anggota DPR Amin Santono supaya Kabupaten Lampung Tengah memperoleh alokasi penambahan budget dari APBN tahun 2018.

Dalam putusannya, majelis hakim pun menjelaskan Yaya bisa dibuktikan terima gratifikasi terkait dengan layanan Yaya bersama-sama Rifa Surya menjanjikan delapan daerah memperoleh alokasi budget di DAK serta DID APBN tahun 2018. Delapan daerah itu ialah Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kampar, Kota Dumai, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Balikpapan, Kabupaten Karimun, Kota Tasikmalaya, serta Kabupaten Tabanan.