JPU Sampaikan Tuntutan 8 Tahun Penjara Terhadap Eks Kades Di Sumut

JPU Sampaikan Tuntutan 8 Tahun Penjara Terhadap Eks Kades Di Sumut  – Eks Kepala Desa (Kepala desa) Sampali, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumut, Sri Astuti (56), dituntut dengan hukuman 8 tahun penjara. Tuntutan itu dikatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yg mendakwa wanita itu sudah mengerjakan tindak pidana korupsi yg merugikan negara sampai Rp 1 triliun.

JPU Kanin menyebutkan Sri Astuti sudah melanggar Klausal 3 jo Klausal 18 atau Klausal 11 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama seperti sudah dirubah serta ditambah lagi Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001. Ia dipandang sudah menyalahgunakan kewenangan serta bisa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

“Mengharap supaya majelis hakim yg mengecek serta mengadili masalah ini menyebutkan terdakwa bersalah mengerjakan tindak pidana korupsi, menjatuhkan hukuman pada terdakwa dengan pidana penjara sepanjang 8 tahun,” kata JPU dihadapan majelis hakim yg diketuai Nazar Efriadi.

Tidak cuman hukuman penjara, JPU pun menuntut supaya Sri Astuti didenda Rp 500 juta subsider 1 tahun kurungan. Majelis hakim juga diperintah memberatkan terdakwa dengan keharusan membayar uang substitusi (UP) sebesar Rp 2,7 miliar. Jika tdk dibayar, harta bendanya bakal diambil alih serta dilelang. Apabila akhirnya tdk memenuhi menutupi uang substitusi, karena itu ia dijatuhi pidana penjara sepanjang 4 tahun.

Sehabis dengerin tuntutan JPU, pihak terdakwa menyebutkan bakal ajukan nota pembelaan (pleidoi) pada persidangan selanjutnya. Majelis hakim menjadwalkan sidang bakal diteruskan minggu depannya.

Dalam tuduhan di sebutkan kalau masalah ini berkenaan dengan berakhirnya Hak Manfaat Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara 2 (Persero) di Desa Sampali dengan luas 2.024,5 hektare yg selesai pada tanggal 09 Juni 2000. Dalam rencana perpanjangan HGU dijalankan pengukuran pada 1997 yg dituangkan dalam Peta Pendaftaran Nomer: 29/1997 tanggal 24 November 1997. Hasil dari pengukuran luasnya dikatakan 1.883,06 Ha. Dari jumlahnya itu, 1.809,43 Ha mendapatkan perpanjangan HGU, dan 73,63 Ha tdk diperpanjang.

Dalam kurun 2003 sampai 2017, Sri Astuti bertindak sebagai Kepala Desa Sampali menerbitkan 405 Surat Info Tanah (SKT)/Surat Info Perebutan Fisik Tanah diatas tempat HGU atau eks HGU PTPN 2 Kebun Sampali. Surat itu untuk lengkapi permintaan pengukuran hak atas tanah.

Dalam menerbitkan SKT itu, Sri Astuti terima uang dengan jumlahnya beragam, pada Rp 300.000 sampai Rp 500.000 untuk tiap-tiap dokumen. Sesaat berkas syarat-syarat untuk penerbitan SKT itu sudah siapkan Sri Astuti di kantor Desa Sampali, hingga pemohon tinggal diberi tanda tangan.

Penerbitan 405 SKT diatas HGU atau eks HGU PTPN 2 itu dipandang sudah menguntungkan Sri Astuti serta orang yang lain, adalah beberapa orang yg tersebut pada SKT serta kuasai 604.960,84 M2 tempat.

JPU juga menyebutkan, tindakan terdakwa sudah memicu kerugian keuangan negara, dalam perihal ini PTPN-II sebesar Rp 1.013.476.205.182,16.

Masalah tindak pidana korupsi ini bukan yg pertama ditemui Sri Astuti. Ia belumlah lama bebas sehabis menekuni hukuman 1 tahun 2 bulan penjara sehabis tertangkap tangan team Polrestabes Medan kala terima uang dalam pengurusan surat silang sengketa di kantor Desa Sampali pada Agustus 2017.