Home / berita umum / Freeport Di Minta Mengganti 460 M Karena Memakai Lahan Tanpa Izin

Freeport Di Minta Mengganti 460 M Karena Memakai Lahan Tanpa Izin

Freeport Di Minta Mengganti 460 M Karena Memakai Lahan Tanpa Izin – Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) ini hari mengadakan pertemuan wartawan bersama dengan Kementerian ESDM serta Kementerian LHK mengenai tindak lanjut hasil kontrol aplikasi Kontrak Karya PT Freeport Indonesia (PTFI).

Dalam acara ini ada menjadi pembicara Anggota IV BPK RI Rizal Djalil, Menteri ESDM Ignasius Jonan serta Menteri Lingkungan Hidup serta Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

“Dalam kontrol aplikasi kontrak karya PTFI ada penemuan yang berarti yakni pemakaian rimba lindung seluas 453.533 ha tiada Izin Pinjam Gunakan Lokasi Rimba (IPPKH) serta pembuangan sampah tailing yang menyebabkan rusaknya ekosistem,” kata Rizal di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (19/12/2018).
Diluar itu, kata Rizal ada persoalan kekurangan penerimaan negara berbentuk PNBP serta keunggulan pencairan agunan reklamasi keseluruhan sebesar US$ 1.616.454,16.

Ada 5 point yang dicatat BPK pada penemuan itu serta tindak sambungnya:

1. Izin Pinjam Gunakan Lokasi Rimba (IPPKH) seluas 4.535,93 Ha telah pada step finalisasi oleh Kementerian LHK serta setelah itu akan ditagihkan PNBP IPPKH bersama kwa keseluruhan sebesar Rp 460 miliar, sedang persoalan pembuangan sampah tailing, PTFI sudah membuat roadmap menjadi gagasan tindakan penyelesaian persoalan itu serta telah dikerjakan bahasan dengan Kementerian LHK.

2. Persoalan kekurangan penerimaan negara berbentuk PNBP serta keunggulan pencairan agunan reklamasi keseluruhan sebesar US$ 1.616.454,16 telah dituntaskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang laku.

3.Kementerian ESDM serta Kementerian LHK telah membuat pembaruan peraturan berkaitan dengan pengendalian usaha layanan pertambangan sama dengan referensi BPK. hingga kekuatan penyimpangan pada saat mendatang bisa dihindari serta tidak berlangsung kembali.

4. BPK menyerahkan seutuhnya pada Pemerintah proses penyerahan saham sebesar 10% pada penduduk Papua. Berdasar pada pengalaman empiris serta kontrol BPK pada BUMD yang bekerja bersama dengan beberapa pihak spesifik. sampai kini tetap memunculkan permasalahan serta penyimpangan. Untuk hindari persoalan itu, BPK merekomendasikan agar kepemilikan saham 10% untuk penduduk Papua tidak dikerjakan lewat setoran penyertaan modal tapi memakai skema perhitungan deviden.

5. BPK begitu menghargai serta mengapresiasi kebijaksanaan Presiden Republik lndonesia berkaitan proses divestasi 51% saham P’l’ Freeport Indonesia sama dengan hasil rapat hanya terbatas mengenai percepatan divestasi saham PT Freeport Indonesia tanggal 29 November 2018.

About admin