Home / berita umum / Cara KPK Awasi Dana Rp.4.000 T Pembangunan Infrastruktur

Cara KPK Awasi Dana Rp.4.000 T Pembangunan Infrastruktur

Cara KPK Awasi Dana Rp.4.000 T Pembangunan Infrastruktur – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki komitmen akan mengawal dengan spesial program pembangunan infrastruktur yang dikerjakan dengan masif oleh pemerintah. Faktanya dana pembangunan infrastruktur yang dianggarkan pemerintah besar sekali.

Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan pihaknya masih tetap lakukan penyelesaian ide pengawasan program pembangunan infrastruktur itu. Akan tetapi yang pasti pihaknya akan lakukan pengawasan proses dari rencana, penyediaan sampai penerapan project infrastruktur.

“Perencanaannya serta harga nya dikendalikan, pengadaannya dikendalikan. Jadi beberapa poin yang terpenting saja,” katanya di Pacific Place, Jakarta, Senin (10/12/2018).
Agus mengakui KPK belumlah merinci langkah pengawasan yang akan dikerjakan KPK. Bila ingin tempatkan petugas KPK dengan spesial, jadi mesti ada petugas itu mesti disiapkan terlebih dulu.

“Jika kita ingin mengikuti Malaysia, KPK Malaysia itu tempatkan orang di Petronas. Tetapi kan orangnya mesti dilatih dahulu, jika masukin orang ke Petronas tidak paham usaha Petronas, bagaimana juga. Infrastruktur iya tetapi kita belumlah sedetil itu,” imbuhnya.

Awal mulanya Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebutkan memberi perhatian spesial pada pembangunan infrastruktur sebab anggarannya besar.

“Ada banyak hal, pembiayaan infrastruktur seputar Rp 4.000 triliun, jadi KPK miliki perhatian spesial, diantaranya kawal biaya, ada e-planning, mengharap e-planning serta e-budgeting, dan analisis spesial project infrastruktur,” kata Laode pada wartawan di Taman Suropati, Menteng, Jakarta, Minggu (9/12/2018).

Laode menyebutkan biaya itu riskan disalahgunakan oleh siapa juga. Ditambah lagi pembangunan infrastruktur di daerah jauh dari jangkauan pemerintah pusat serta tidak terdapatnya kontrol sehari-hari.

“Saya katakan jika (uang biaya infrastruktur) itu Rp 4.000 triliun dari Sabang sampai Merauke, dimana uang banyak disana. Peluang penyalahgunaannya ada. Ditambah lagi infrastruktur yang jauh di luar jangkauan pusat kekuasaan, itu ikut memiliki kerawanan sendiri sebab tidak ada kontrol sehari-hari,” jelas ia.

Diluar itu, dia menjelaskan, pengaturan biaya mesti baik serta pas. Akan tetapi seringkali pengaturan biaya telah disalahgunakan, contohnya terdapatnya uang pokir (inti pikiran) serta uang ketok palu (pengesahan).

“Benar, salah satunya sumber korupsi di Indonesia itu saat pengaturan biaya itu contoh kita dengar uang pokir (inti pikiran). Ya jika saat ini itu jika kita jadi anggota DPR kan, jika membahas suatu, mereka mesti berfikir, kan. Tetapi saat ini itu mesti dibayar spesial. Memang cukup aneh, tetapi itu yang berlangsung. Jadi ada dua uang inti pikiran serta uang ketok palu. Banyak istilahnya,” jelas Syarif.

About admin